Nusron Wahid menegaskan kesiapannya membantu proses pemulihan korban pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh. (Foto: Okezone.com/BNPB)
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan kesiapannya membantu proses pemulihan korban pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh. Dirinya menyanggupi usulan Presiden Prabowo untuk mencabut Hak Guna Usaha yang saat ini diberikan kepada perusahaan agar dapat dikonversi menjadi hunian sementara bagi para korban terdampak bencana di wilayah tersebut.
"Siap, tidak masalah. Artinya, kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan pengusaha, dalam hal ini lahan negara, yang hari ini menjadi HGU," ujarnya saat ditemui usai acara RAKERNAS Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Nusron menjelaskan, HGU yang akan dimanfaatkan sebagai lahan hunian bagi para korban akan diutamakan di sekitar lokasi terdampak bencana banjir dan longsor. Ia mencatat, saat ini ada 52 Kabupaten/Kota di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana tersebut.
"Kita sediakan (lahan HGU), nanti itu juga tidak ada masalah. Lokasinya belum. Kan saat ini ada 52 Kabupaten/Kota yang terdampak, insya Allah lah," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
