Soeharto (Foto: Dok)
JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku sempat berdiskusi dengan kelompok masyarakat yang menolak Presiden ke-2 RI Soeharto, mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kelompok tersebut menyoroti rekam jejak pelanggaran yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto.
"(Alasan penolakan) Salah satunya adalah karena mereka menganggap Presiden Soeharto tidak layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional karena berbagai pelanggaran masa lalu," ujar Gus Ipul, Minggu (2/11/2025).
Gus Ipul menerangkan bahwa berbagai catatan keberatan tersebut telah dicatat dan dipertimbangkan oleh tim pengkaji. Namun demikian, nama Soeharto akhirnya dinyatakan memenuhi syarat formal untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional.
"Keberatan-keberatan itu dipelajari, tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional," tutur dia.
Gus Ipul memastikan Kementerian Sosial mempertimbangkan semua aspek dalam mengusulkan seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dalam prosesnya, kata dia, sejumlah akademisi, sejarawan, hingga tokoh agama turut dilibatkan.
"Kami sangat menghormati dan menghargai itu, dan tentu keputusan yang kita ambil juga mempertimbangkan berbagai pendapat yang berbeda-beda," ungkap Gus Ipul.
Sebelumnya, Gus Ipul secara resmi menyerahkan daftar usulan 40 nama pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.
